Pemerintah Desa Wogowela menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, 27 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Musyawarah tersebut dihadiri oleh Tim Kecamatan yang terdiri dari Bapak Siprianus Jaja selaku Kasi PMD Kecamatan, Wigbertus W.M.L Wake selaku Pendamping Desa Pemberdayaan, serta Fransiskus X. Tae selaku Pendamping Desa Bagian Teknik. Turut hadir Ketua dan Anggota BPD Desa Wogowela yakni Thomas Roja, Anselina Sina, Marselina Kota, Karolus Rivaldo Dani, dan Flavianus Sela. Hadir pula unsur Pol PP, Pendamping TEKAD, para Ketua RT, serta tokoh masyarakat yang memberikan dukungan penuh terhadap proses penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran desa tersebut.

Dalam arahannya, Kasi PMD Kecamatan, Siprianus Jaja, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Desa Wogowela, khususnya Tim Penyusun RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2026. Ia menilai bahwa proses perencanaan hingga penyusunan dokumen telah berjalan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyusunan dan penetapan Perdes menjadi indikator penting dalam mendukung kelancaran realisasi program pembangunan desa.

Beliau juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara Pemerintah Desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat. Sinergi yang baik, lanjutnya, akan mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Ia berharap Desa Wogowela dapat mempertahankan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan program-program prioritas yang telah direncanakan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BPD Desa Wogowela, Thomas Roja, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat berdampak pada proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan. Ia menyampaikan bahwa BPD sebagai lembaga pengawasan dan mitra kerja Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif harus terus dijaga.

Sementara itu, Kepala Desa Wogowela dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan hingga penetapan Perdes RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2026 telah berjalan dengan baik. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran Dana Desa, Pemerintah Desa tetap berkomitmen untuk menyusun program secara realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Beliau menegaskan bahwa penyusunan RKP Desa dan APB Desa telah mengacu pada regulasi yang berlaku serta memperhatikan prioritas nasional dan arah kebijakan pembangunan desa. Setiap program yang direncanakan merupakan hasil dari proses musyawarah yang partisipatif dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dari berbagai unsur wilayah.

Lebih lanjut, Kepala Desa mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses pelaksanaan kegiatan hingga tuntas. “Mari kita kawal proses ini sampai selesai. Perencanaan yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang disiplin dan pengawasan yang konsisten agar hasilnya benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Musyawarah Desa ditutup dengan penandatanganan berita acara dan kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen kolektif dalam melaksanakan Perdes RKP Desa dan Perdes APB Desa Tahun Anggaran 2026. Dengan telah ditetapkannya kedua regulasi tersebut, diharapkan pembangunan di Desa Wogowela dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.